Network
Kejaksaan berusaha memperbaiki diri menjadi lembaga yang lebih mandiri dan bebas dari intervensi.
Perubahan tersebut pun diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.
Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa Kejaksaan RI merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis) mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.
Selain itu, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar).
Di era reformasi juga, Kejaksaan memperoleh bantuan dengan adanya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab.
Baca Juga: Apa Arti Hari Tasyrik? Berikut Penjelasan Mengenai Pengertian dan Sejarah Hari yang Dilarang Puasa
Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini menjadi mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi dan tindak pidana lainnya.***
