Network
TRENGGALEKPEDIA.COM - Viral gambar sertifikat vaksin yang diduga milik presiden Jokowi tersebar di Twitter beberapa waktu lalu menuai polemik.
Pasalnya kasus tersebarnya sertifikat vaksin milik orang nomor satu di Indonesia tersebut muncul tidak lama setelah Mapolda Metro Jaya menggelar ungkap kasus tindak pidana akses ilegal data vaksin.
Dugaan adanya kelemahan dari sistem aplikasi Peduli Lindungi pun muncul di benak publik, bahkan beberapa pakar pun turut bicara terkait dugaan kasus kebocoran data vaksin covid-19.
Salah satunya datang dari ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI), David Tobing.
Dilansir dari laman Antara, David Tobing melalui keterangan tertulis kepada Kemenkominfo, Kemenkes, dan Kementrian BUMN selaku operator segera melakukan tindakan tegas terhadap dugaan kebocoran data aplikasi Peduli Lindungi.
Menurut David, ada beberapa kejanggalan yang ada di aplikasi Peduli Lindungi, salah satunya adalah tidak adanya jaminan pasti bahwa sistem elektronik yang ada di aplikasi bebas dari gangguan, tepat waktu, aman, serta bebas dari kesalahan sistem.
"Padahal, dalam undang-undang dan peraturan pemerintah jelas dinyatakan jika penyelenggara sistem wajib untuk menyelenggarakan sistem elektronik secara aman, profesional dan bertanggung jawab," ujar David.
Selain itu, David beranggapan masih ada kalimat klausul yang menyatakan jika aplikasi Peduli Lindungi tidak bertanggungjawab atas segala kerugian yang mungkin muncul akibat adanya pelanggaran serta akses yang tidak sah oleh penggunanya.
