Network
Namun, perhatian khusus tampaknya tertuju pada Desa Dongko, yang mendapatkan alokasi paling besar dalam program ini.
Dengan luas 817,62 hektar, Desa Dongko memiliki jumlah sertifikat terbanyak, mencapai 3.610 sertifikat.
Proyek PTSL tidak hanya merupakan upaya administratif semata, tetapi juga memerlukan koordinasi dan sinergi dari berbagai pihak.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Trenggalek telah membentuk tim ajudikasi yang terdiri dari pemerintah desa setempat, Polres Trenggalek, dan Kejaksaan Negeri Trenggalek.
Kerja sama ini penting untuk memastikan bahwa proses adjudikasi berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Imam Patoni menegaskan bahwa target penyelesaian PTSL tahun ini adalah pada akhir tahun anggaran, yakni Desember 2024.
Ini menandakan komitmen serius pemerintah daerah dalam memberikan penguatan hukum kepada masyarakat terkait kepemilikan tanah mereka.
Diharapkan, melalui Program PTSL ini, masyarakat Kabupaten Trenggalek akan mendapatkan kepastian hukum atas tanah mereka, sehingga dapat menjadi modal untuk mengembangkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bersama.***
