Network
TRENGGALEKPEDIA.COM— Aksi kudeta yang dilakukan militer Myanmar menuai beragam kecaman, mata dunia tertuju pada aksi tersebut sejak mereka merebut kekuasaan dalam kudeta pada 1 Februari 2021.
Penyelidik HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Myanmar mengatakan bahwa militer telah membunuh, memukuli dan menangkap pengunjuk rasa secara tidak sah.
Baca Juga: Penggemar Drakor Siap-siap, 'Princess Hours' Akan Segera Diremake
Thomas Andrews mendesak Dewan Keamanan PBB untuk memberlakukan embargo senjata global dan sanksi ekonomi.
Hal tersebut ditargetkan pada penguasa militer dan merujuk atas dugaan kekejaman ke Pengadilan Kriminal Internasional untuk dituntut.
Baca Juga: Edarkan Sabu, Dua Warga Kediri Ditangkap Satresnarkoba Polres Kediri Kota
Negara harus menjatuhkan sanksi pada Perusahaan Minyak dan Gas Myanmar, yang sekarang dikendalikan oleh militer dan sumber pendapatan terbesarnya, katanya dalam sebuah laporan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa.
Polisi membubarkan protes
Pernyataan penyelidik PBB muncul setelah polisi membubarkan demonstrasi dengan gas air mata dan tembakan di beberapa kota di Myanmar.
Baca Juga: Dapat Izin, Timnas Gelar Laga Uji Coba Lawan Tira Persikabo Hari Ini
PBB mengatakan 38 orang telah tewas selama demonstrasi pada Rabu, 3 Maret 2021, jauh lebih banyak dari 23 orang yang diyakini telah tewas hingga Senin, 1 Maret 2021 lalu.
Aktivis menyatakan bahwa mereka menolak untuk menerima aturan militer dan pemilihan baru yang dijanjikan olehnya, mereka menyuarakan dan mendesak pembebasan Aung San Suu Kyi yang ditahan.
Baca Juga: Terduga Pelaku Pembunuhan Perempuan di Hotel Kediri Ditangkap
"Kami tahu bahwa kami selalu bisa ditembak dan dibunuh dengan peluru tajam tapi tidak ada artinya tetap hidup di bawah junta," kata aktivis Maung Saungkha kepada kantor berita Reuters.
Kerumunan besar berkumpul dengan damai untuk unjuk rasa di tempat lain, termasuk kota kedua Mandalay dan di kota kuil bersejarah Bagan.
Ratusan orang berbaris membawa gambar Aung San Suu Kyi dan spanduk bertuliskan: Bebaskan pemimpin kami.
Kepala HAM PBB Michelle Bachelet, meminta pasukan keamanan untuk menghentikan apa yang ia sebut sebagai ndakan keras kejam terhadap pengunjuk rasa damai.
Baca Juga: Jokowi Gaungkan Benci Produk Luar Negeri, Roy Suryo: Loh Kok Masih Pakai Twitter, Pak?
Dia mengatakan lebih dari 1.700 orang telah ditangkap, termasuk 29 wartawan.
Kekerasan Berkelanjutan
Sementara itu, ratusan orang menghadiri pemakaman seorang perempuan berusia 19 tahun yang ditembak mati di Mandalay pada Rabu,3 Maret 2021 yang dalam foto yang beredar ia mengenakan kaus bertuliskan "Semuanya akan baik-baik saja".
Baca Juga: Ingin Kulit Cantik Sederhana? Gunakan Tiga Trik Jitu Ini!
Setelah kematiannya, slogan itu menjadi viral sebagai simbol pembangkangan.
“Pasukan keamanan Myanmar sekarang tampaknya berniat untuk mematahkan punggung gerakan anti-kudeta melalui kekerasan yang ceroboh dan kebrutalan belaka,” ujar Richard Weir peneliti dari Human Rights Watch.
Baca Juga: Sinopsis Drakor 'The Penthouse 2', Hubungan Yoon Jong Hoon dan Eugene Semakin Pelik
Partai Liga Nasional untuk Demokrasi Aung San Suu Kyi mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa bendera akan dikibarkan setengah tiang di kantornya untuk memperingati orang mati.***
