Network
Lantaran, merujuk kepada AD/ART Partai Demokrat, bahwa penetapan Ketua Umum harus disetujui 2/3 Ketua DPD.
Sementara itu, fakta di lapangan berbeda. Seluruh ketua DPD Partai Demokrat tidak mengikuti KLB tersebut.
Bahkan, mereka berada di daerah masing-masing, dan para ketua DPD Partai Demokrat itupun juga tidak ikut dalam KLB Sumut.
Baca Juga: Nafsu Makan Naik Selama WFH? Lakukan Cara Ini Untuk Mencegahnya!
Bukan tanpa alasa, ketidakhadiran mereka karena solid dan patuh terhadap kepemimpinan yang sah, yakni AHY.
"Mereka setia, solid pada partai dan juga kepemimpinan yang sah. Kalaupun ada yang mengatasnamakan ketua DPD dan ketua DPC mengatasnamakan Para pemilik hak suara yang sah itu adalah berita bohong," tutur AHY.
AHY kemudian menegaskan, peserta yang hadir dalam KLB ilegal di Deli Serdang Sumatera Utara yang kemudian menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum adalah kader yang sudah dipecat dan diberhentikan secara tidak hormat.
Baca Juga: Genap 36 Tahun, Raline Shah Tetap Memukau : Dari 5cm Sampai Surga Yang Tak Dirindukan
"Para peserta KLB ilegal di Deli Serdang Sumatera Utara tadi bukan pemilik suara yang sah. Mereka kebanyakan adalah para mantan kader yang sudah dipecat sudah diberhentikan tetap secara tidak hormat," katanya.***(Amir Faisol/Pikiran Rakyat)
