TRENGGALEKPEDIA.COM- Kemendagri memberikan pengumuman kepada masyarakat, bahwa pemerintah akan menghentikan secara bertahap penerbitan blanko e-KTP dan akan fokus pada pembuatan KTP digital bagi masyarakat Indonesia.
Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrulloh, menyampaikan hal tersebut dalam Rakornas Dukcapil 2023 yang bertajuk “Digitalisasi Adminduk untuk Kemudahan Layanan Publik dan Pemilu 2024” yang bertempat di Manado, Sulawesi Utara, pada Rabu, 8 Februari 2023 lalu.
Selain itu terdapat beberapa daerah yang telah menerapkan KTP Digital, walaupun penerapannya dilakukan secara bertahap dimulai dari ASN.
Berawal dari, pengadaan blanko KTP-elektronik yang membutuhkan anggaran besar dari Dukcapil, dan juga harus menyediakan printer, cleaning kit, dan film. Terkadang juga terkendala dengan jaringan internet pada daerah tertentu.
Ketika jaringan internet tidak stabil, itulah yang membuat pengiriman hasil rekaman KTP-elektronik tidak dapat dilakukan dengan maksimal.
Hal ini juga mengakibatkan KTP tidak bisa diterbitkan karena enrollment gagal.
Selain itu juga berdampak pada perekaman sidik jari, yang berakibat gagal karena data tidak bisa dikirim ke pusat.
Baca Juga: Kronologi Gempa Papua 5,4 SR yang Mengakibatkan 700 Warga Mengungsi dan 4 Warga Meninggal
Tak hanya itu kabarnya Dukcapil juga menargetkan 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada tahun ini
Target ini berlaku juga untuk Dinas Dukcapil pada 514 kabupaten/kota di Indonesia.
Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, masyarakat harus didampingi oleh petugas Dukcapil, karena dalam proses pendaftarannya memerlukan verifikasi dan validasi ketat dengan teknologi face recognition .
Baca Juga: Kabar Gembira untuk CPNS 2023, Yuk Simak 8 Jurusan dengan Peluang Besar Lolos CPNS 2023
Sebelumnya telah diberitakan, sejak diluncurkan guna uji coba pada pertengahan 2022 lalu, dan beberapa daerah di Indonesia sudah mulai menerapkan pelayanan untuk penerbitan KTP Digital.
Penerapan KTP Digital atau identitas kependudukan digital ini merujuk pada Permendagri Nomor 72 Tahun 2022.
Pada 11 Januari lalu, per 30 Desember 2022 sudah ada sekitar 590 ribu KTP digital yang telah aktif. ***