Network
Saat ini, Trenggalek masuk status masa tanggap darurat bencana selama 14 hari (11-25 Oktober 2022). Tidak ada masyarakat Trenggalek waras satu pun yang menginginkan datangnya bencana ini.
Belum ditambang saja, sudah bencana besar di seluruh Kabupaten Trenggalek, mau jadi apa kalau tambang emas PT SMN beroperasi nanti?
Berbagai peristiwa banjir, tanah gerak, dan tanah longsor, ini menjadi bukti nyata bahwa Kabupaten Trenggalek adalah kawasan rawan bencana. Tak hanya itu, Aliansi Rakyat Trenggalek, menilai IUO OP PT SMN bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032.
Konsesi tambang emas PT SMN berada di kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, kawasan sempadan mata air, kawasan sempadan sungai, kawasan pelestarian alam gua, kawasan pelestarian alam air terjun, kawasan pelestarian alam gunung, dan kawasan lindung geologi karst.
Kemudian, konsesi tambang emas PT SMN juga berada di kawasan pemukiman penduduk, serra lahan pertanian produktif masyarakat, kawasan rawan bencana longsor, serta kawasan rawan bencana banjir.
Oleh karena itu, Aliansi Rakyat Trenggalek, akan geruduk Jakarta, untuk menyuarakan secara langsung penolakan tambang emas PT SMN, yang merampas dan bakal merusak alam Trenggalek.
Berbagai elemen Aliansi Rakyat Trenggalek yang berangkat ke Jakarta untuk menyuarakan penolakan tambang emas PT SMN terdiri dari Masyarakat kecamatan Kampak, Gandusari, Dongko, Watulimo, dan Munjungan.
Kemudian, ada juga MHH PP Muhammadiyah, LHKP PP Muhammadiyah, GP Ansor Trenggalek, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Trenggalek, Pemuda Muhammadiyah Trenggalek, dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Trenggalek.
Selain itu, turut tergabung juga Pemuda Gereja Trenggalek, Fatayat NU Trenggalek, Kader Hijau Muhammadiyah Trenggalek, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Trenggalek, Sima Swantatra Indonesia, serta Laskar Empu Sindok.
Berikutnya, ada Aliansi Rakyat Peduli Trenggalek (ARPT), Naluri Insan Petualang Ora Nate Kapok (NIPONK), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), juga WALHI Jawa Timur.
